LINK UMKM - Banyak orang tertarik membuka usaha dengan sistem franchise karena dianggap lebih aman dan praktis. Nama brand sudah dikenal, sistem operasional sudah tersedia, dan pelatihan biasanya sudah disiapkan oleh pemilik merek. Namun, tidak sedikit franchise yang justru berhenti di tengah jalan. Ketika hal itu terjadi, muncul pertanyaan besar: siapa yang harus bertanggung jawab?

Kegagalan dalam bisnis franchise sering kali menimbulkan saling tuding antara pemilik merek (franchisor) dan mitra (franchisee). Padahal, kedua pihak sebetulnya punya peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipahami sejak awal. Berikut lima hal penting yang perlu diketahui Sobat LinkUMKM sebelum menandatangani kerja sama franchise:

1. Franchisor Bertanggung Jawab atas Sistem dan Dukungan

Pihak pemilik merek berkewajiban menyediakan sistem yang terbukti berhasil, pelatihan, serta pendampingan rutin. Jika franchisor hanya menjual nama tanpa memberi dukungan teknis dan operasional yang memadai, maka tanggung jawab atas kegagalan sebagian besar ada di pihak mereka.

2. Franchisee Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Harian

Mitra franchise memegang kendali atas operasional harian. Mulai dari mengelola karyawan, menjaga kualitas layanan, hingga menjalankan promosi lokal. Jika kegagalan terjadi karena pengelolaan buruk di lapangan, maka tanggung jawab tidak bisa dilimpahkan ke pusat.

3. Kontrak Menentukan Batas Tanggung Jawab

Semua bentuk kerja sama franchise seharusnya dituangkan dalam perjanjian hukum yang jelas. Dalam kontrak ini biasanya dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban kedua pihak. Jika tidak ada kejelasan sejak awal, konflik dan kebingungan akan lebih mudah terjadi saat bisnis bermasalah.

4. Tanggung Jawab Bisa Bersifat Bersama

Banyak kasus franchise gagal bukan hanya karena satu pihak. Misalnya, sistem dari pusat sudah bagus, tapi mitra lalai menjalankan SOP. Atau sebaliknya, mitra sudah bekerja maksimal, tapi franchisor tidak memberikan dukungan yang dijanjikan. Dalam kasus seperti ini, tanggung jawab biasanya bersifat bersama.

5. Evaluasi Bisnis Harus Dilakukan Dua Arah

Agar usaha franchise tetap sehat, evaluasi berkala dari kedua pihak perlu dilakukan. Jika ada penurunan performa, kedua belah pihak harus terbuka mengevaluasi penyebabnya dan mencari solusi bersama. Tidak cukup hanya menyalahkan satu pihak tanpa introspeksi sistemik.

Franchise bukan skema usaha yang bebas risiko. Keberhasilannya sangat bergantung pada kerja sama yang adil dan jelas antara franchisor dan franchisee. Sebelum memulai, Sobat LinkUMKM sebaiknya memahami detail perjanjian, menilai kualitas dukungan dari pusat, dan mengevaluasi kesiapan diri menjalankan operasional. Dengan begitu, potensi kegagalan bisa ditekan, dan ketika masalah muncul, tanggung jawab pun bisa dibagi secara proporsional.

RAT/NS