LINK UMKM - Sebanyak 18 pelaku usaha mikro dari wilayah Bandung telah difasilitasi untuk masuk ke dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas keterlibatan UMKM dalam sistem pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini ditempuh dengan mempertemukan para pengusaha mikro terkurasi dengan Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kepala yayasan dapur mitra SPPG di wilayah Cileunyi dan sekitarnya. Pertemuan ini difokuskan untuk membangun kemitraan langsung antara penyedia lokal dengan pelaksana program MBG.

Secara sistematis, pelibatan UMKM dalam ekosistem MBG dirancang pada tiga titik utama: pertama, sebagai penyedia bahan baku pangan sehat dan berkualitas (hulu); kedua, sebagai penyedia jasa boga di dapur-dapur SPPG (proses produksi); dan ketiga, sebagai mitra pengelola limbah makanan (hilir). Model ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi pelaku usaha mikro dalam mendukung program pangan nasional.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan empat pilar utama sebagai fondasi penguatan UMKM dalam ekosistem MBG. Pilar tersebut mencakup peningkatan kapasitas manajemen usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, dukungan terhadap legalitas dan perlindungan usaha, serta peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, kemitraan rantai pasok, dan perluasan pasar.

Secara empiris, keterlibatan UMKM dalam program ini telah menunjukkan hasil nyata. Salah satu studi kasus yang diangkat berasal dari mitra dapur SPPG yang mampu meningkatkan omzet tahunan menjadi Rp1,8 miliar serta menyerap tenaga kerja lokal, khususnya perempuan kepala keluarga di sekitar lokasi produksi. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi UMKM dalam program berbasis kebutuhan gizi masyarakat juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Temu Mitra yang digelar di Kabupaten Bandung menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem pangan bergizi yang bersumber dari kekuatan ekonomi rakyat. Aktivitas ini juga dinilai bukan sebagai seremoni semata, melainkan sebagai pintu masuk konkret bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, pemerintah berharap akan muncul lebih banyak SPPG yang bersifat ramah UMKM di berbagai daerah. Hal ini diyakini akan menjadi katalis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pelaku usaha mikro naik kelas melalui integrasi mereka dalam rantai pasok formal.

Melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam program bantuan pangan, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan gizi secara simultan. Konsep ini memperlihatkan bagaimana program sosial dapat dirancang secara inklusif untuk menghasilkan dampak ganda: memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan generasi sehat di masa depan.

***

ALP/NS