LINK UMKM - Pemberdayaan sektor usaha ultramikro dan mikro di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan tunggal seperti pembiayaan atau pelatihan teknis semata. Berdasarkan pemaparan dalam sebuah diskusi ekonomi nasional terkini, telah disampaikan bahwa strategi yang bersifat parsial cenderung tidak memberikan dampak yang optimal terhadap kenaikan kelas UMKM. Maka, diperlukan sebuah ekosistem pemberdayaan yang utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Menurut penjelasan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, penciptaan ekosistem sehat menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong pelaku usaha ultramikro dan mikro untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM akan sulit dicapai jika hanya dilakukan melalui satu jalur intervensi, seperti akses modal saja tanpa disertai dengan literasi, pemasaran, legalitas, serta pendampingan yang konsisten.

Salah satu langkah konkret dalam menciptakan ekosistem tersebut adalah kemudahan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dibutuhkan untuk legalitas usaha dan keperluan sertifikasi lanjutan. Data menunjukkan bahwa hingga kuartal II tahun 2025, telah diterbitkan sebanyak 1,4 juta NIB baru, yang menambah total akumulasi menjadi hampir 13 juta atau sekitar 83,72% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Namun, tantangan belum berhenti di sana. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menjadi syarat penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Di sisi lain, muncul kritik terhadap banyaknya jenis sertifikasi usaha yang harus dimiliki, sehingga menimbulkan beban administratif yang tidak ringan. Oleh karena itu, penyederhanaan proses perizinan usaha menjadi tuntutan yang semakin mendesak untuk segera direalisasikan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menetapkan target penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) tahun ini sebesar Rp9,4 triliun kepada 1,47 juta debitur. Hingga pertengahan 2025, realisasi telah mencapai 50,7% dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,79 triliun kepada lebih dari 745 ribu debitur. Ini menunjukkan adanya respons positif dari pelaku usaha kecil terhadap program pembiayaan yang terjangkau dan terstruktur.

Lebih jauh, konsep rekayasa sosial kini mulai diintegrasikan dalam model pemberdayaan UMKM ultramikro, terutama di daerah pedesaan. Pendekatan ini mengutamakan perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih percaya diri mengambil peran sebagai pelaku usaha. Intervensi sosial ini diyakini efektif dalam mengatasi hambatan mental dan budaya yang selama ini menjadi penghalang dalam proses wirausaha.

Program berbasis kelompok nasabah juga digunakan untuk memperkuat literasi keuangan, inklusi, serta pendampingan langsung. Salah satu model yang diterapkan melibatkan aktivitas multi-sektor seperti pelatihan, mentoring, dan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan surat utang sosial (obligasi berbasis dampak sosial), yang secara khusus menargetkan perempuan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, pembangunan ekosistem UMKM yang sehat harus berlandaskan sinergi lintas sektor dan kebijakan yang holistik. Pendekatan berbasis data, keberlanjutan, dan adaptif terhadap konteks sosial masyarakat akan menjadi kunci agar UMKM, terutama dari sektor ultramikro dan mikro, dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

***

ALP/NS