LINK UMKM - Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses kredit perbankan. Data terakhir mencatat bahwa sebanyak 69,5 persen UMKM belum memiliki akses terhadap fasilitas pembiayaan tersebut.

Wakil Menteri yang membidangi sektor UMKM menyampaikan bahwa dari total tersebut, sekitar 43,1 persen UMKM sebenarnya masih sangat membutuhkan kredit, terutama untuk ekspansi usaha dan peningkatan produktivitas. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Beberapa faktor disebut menjadi penyebab utama rendahnya penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Di antaranya adalah belum memadainya status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), keterbatasan jaminan atau agunan yang dimiliki oleh pelaku usaha, serta tingginya suku bunga kredit yang dinilai kurang ramah bagi sektor mikro dan kecil.

Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) per Januari 2025, rasio kredit untuk UMKM tercatat baru mencapai 19,84 persen. Jumlah ini setara dengan Rp1.592 triliun dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp8.024 triliun pada akhir Desember 2024.

Di sisi lain, hasil kajian lembaga konsultan menyebutkan bahwa pada tahun 2026 kebutuhan pembiayaan UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun. Padahal, dana yang tersedia hingga saat ini baru menyentuh angka Rp1.900 triliun, menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan yang cukup besar dalam ekosistem UMKM nasional.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 yang telah dialokasikan sebesar Rp300 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 60 persen direncanakan akan disalurkan untuk sektor produksi. Jumlah debitur baru diperkirakan mencapai 2,34 juta, sementara debitur graduasi ditargetkan menyentuh angka 1,17 juta.

Pemerintah juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan pembiayaan produktif bagi UMKM. Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan peran lembaga keuangan, termasuk bank daerah dan lembaga mikro keuangan, yang akan dioptimalkan melalui integrasi data dan reformasi skema pembiayaan berbasis risiko. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem kredit yang lebih adil dan akurat bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

***

ALP/NS