LINK UMKM - Pelaku UMKM dan pengusaha muda diminta tidak hanya menjadi penonton dalam proses transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aspirasi ini mengemuka dalam pertemuan audiensi yang membahas peluang dan tantangan kemitraan antara sektor usaha mikro dan program restrukturisasi BUMN melalui konsolidasi entitas usaha milik negara.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan pelaku usaha menyampaikan kekhawatiran bahwa proses transformasi dan konsolidasi yang tengah berlangsung justru berisiko mengurangi ruang partisipasi UMKM yang selama ini telah terjalin secara aktif. Mereka menilai bahwa kemitraan strategis yang telah terbentuk, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa, logistik, konstruksi, serta layanan kreatif dan teknologi, tidak boleh tergeser oleh entitas besar yang cenderung menutup akses secara terbuka.

Disampaikan pula bahwa UMKM seharusnya diposisikan sebagai mitra utama dalam pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap. Transformasi BUMN dinilai sebagai momentum penting untuk memperluas partisipasi UMKM, meningkatkan transparansi kemitraan, serta menciptakan kompetisi usaha yang lebih sehat dan adil.

Menanggapi aspirasi tersebut, lembaga legislatif menyatakan komitmen kuat untuk mengawal proses transformasi BUMN agar tetap inklusif dan tidak mengorbankan kepentingan sektor UMKM. Ditekankan pula bahwa pelaku usaha mikro dan pengusaha muda merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional yang perannya harus terus diperkuat dalam setiap kebijakan strategis pemerintah.

Pihak legislatif juga menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi UMKM, termasuk keterlambatan pembayaran proyek dan permasalahan administratif lainnya dalam proses kemitraan dengan BUMN. Dalam hal ini, upaya koordinasi lintas sektor dianggap perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem usaha yang lebih berkeadilan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara pengambil kebijakan dan sektor UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil.

***

ALP/NS