LINK UMKM -  Upaya penyederhanaan birokrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digenjot pemerintah. Salah satu langkah teranyar adalah rencana penerapan sistem layanan izin dan sertifikasi satu pintu, yang digadang-gadang akan memangkas kerumitan proses administratif yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.

Dalam sebuah dialog bersama pelaku UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pemerintah mengungkapkan sedang menyiapkan model layanan terintegrasi. Layanan ini mencakup berbagai perizinan penting seperti izin halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang selama ini dikelola secara terpisah oleh berbagai lembaga.

Langkah ini menjadi bagian dari perbaikan ekosistem usaha mikro dan kecil di Tanah Air. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan izin dan sertifikasi sering kali menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha pemula yang belum memiliki pemahaman memadai terkait prosedur administratif.

"Ekosistemnya sedang kami benahi. Kami ingin seluruh proses izin menjadi lebih sederhana dan terpusat," ujar pejabat terkait dalam pertemuan tersebut.

Rencana ini juga selaras dengan pengembangan platform digital bernama SAPA UMKM, yang sedang disiapkan untuk menyatukan data pelaku UMKM dari berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah menciptakan satu basis data terpadu sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan UMKM secara lebih efektif dan efisien.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema klasterisasi serta pembentukan holding UMKM sebagai strategi baru dalam menyasar sektor-sektor produktif. Pendekatan ini dinilai akan memudahkan intervensi program, terutama dalam hal pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan akses pasar.

Meskipun perubahan besar tengah digodok, pelaku usaha diminta untuk bersabar dan tetap optimis. Pemerintah berjanji akan memberikan perhatian serius dan berkelanjutan terhadap sektor UMKM, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang lebih inklusif dan memberdayakan.

Pemerintah daerah pun diajak berperan aktif dalam membangun kolaborasi lintas sektor guna memperkuat fondasi kewirausahaan lokal, yang diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

***

ALP/NS