LINK UMKM -  Tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis awal Mei 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan melonjak ke angka 80,51 persen.

Data tersebut mencerminkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 1,03 persen untuk literasi dan 5,49 persen untuk inklusi keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dinilai sebagai hasil dari berbagai program edukasi keuangan yang telah menyasar kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan geografis.

Dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta, seorang pejabat pemerintah menyampaikan bahwa perbedaan akses dan pemahaman finansial masih terasa mencolok antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, baik kota maupun desa menunjukkan tren peningkatan.

Dijelaskan bahwa indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 70,89 persen, sementara di pedesaan berada di angka 59,60 persen. Keduanya mengalami kenaikan, masing-masing 1,18 persen dan 0,35 persen. Di sisi lain, inklusi keuangan di perkotaan mencapai 83,61 persen, dan di pedesaan 75,70 persen, dengan kenaikan yang cukup mencolok: 5,2 persen di kota dan 5,57 persen di desa.

Pihak berwenang menekankan pentingnya memahami konteks geografis dalam merancang strategi edukasi keuangan. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan di kota belum tentu efektif jika diterapkan di desa, sehingga perlu ada penyesuaian program berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Survei yang digunakan sebagai dasar laporan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 22 Januari hingga 11 Februari 2025 dan mencakup 120 kota dan kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 10.800 responden dari rentang usia 15 hingga 79 tahun berpartisipasi dalam survei tersebut.

Pengukuran indeks literasi keuangan dilakukan berdasarkan lima indikator, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku terkait pengelolaan keuangan. Sementara itu, indeks inklusi keuangan mengacu pada penggunaan produk dan layanan keuangan formal, termasuk tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.

Lonjakan inklusi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan literasi menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap produk keuangan meningkat, masih diperlukan edukasi lanjutan agar masyarakat memahami cara penggunaan yang benar dan bertanggung jawab.

Peningkatan ini menjadi angin segar dalam upaya membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelolanya secara cerdas dan bijak. Pemerintah menyatakan akan terus memperkuat strategi literasi keuangan nasional guna menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat di daerah terpencil.

***

ALP/NS