LINK UMKM -  Kementerian Perdagangan mencatat transaksi ekspor dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mencapai US$51,7 juta atau sekitar Rp851,5 miliar hingga April 2025. Capaian ini merupakan hasil dari program penjajakan bisnis (business matching) yang rutin digelar oleh Kemendag bersama perwakilan dagang di luar negeri.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa lebih dari 340 UMKM terlibat dalam program tersebut, yang mayoritas merupakan eksportir pemula. Ia menyebut angka tersebut sebagai bukti konkret bahwa produk lokal semakin mampu bersaing di pasar internasional.

“Yang ekspor bukan hanya merek besar, banyak dari mereka bahkan baru pertama kali menjual produknya ke luar negeri,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/5).

Produk yang berhasil menembus pasar global berasal dari berbagai kategori, antara lain fesyen, kecantikan, dan kerajinan tangan. Menurut Budi, kualitas produk-produk tersebut tidak kalah dengan barang impor.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencapaian ini memperlihatkan potensi besar UMKM Indonesia dalam ekspor, terutama karena banyak pelaku yang sudah menerapkan praktik produksi berkelanjutan dan menunjukkan komitmen tinggi untuk memenuhi standar pasar luar negeri.

Sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan UMKM, Kemendag juga aktif menggandeng berbagai saluran distribusi, mulai dari ritel modern, department store, hingga platform digital, guna meningkatkan eksposur produk lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Kemendag juga meluncurkan Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol), yang mewajibkan seluruh pegawai kementerian mengenakan produk dalam negeri setiap hari Kamis. Program ini rencananya akan diperluas ke instansi pemerintah daerah.

“Kita mulai dari kementerian, tapi harapannya nanti masyarakat luas juga terbiasa pakai produk lokal, tidak hanya Kamis tapi setiap hari,” ujar Budi.

Ia mengajak masyarakat, termasuk media, untuk turut menggaungkan semangat kebanggaan terhadap produk lokal sebagai bagian dari strategi penguatan industri nasional dan perlindungan pasar domestik.

***

ALP/NS