LINK UMKM - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional. Meski kenaikannya terbilang tipis, tren positif ini menunjukkan perbaikan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya sektor konvensional.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Tatang Hartono, menyampaikan bahwa indeks literasi keuangan secara nasional mencapai 66,46% pada 2025, naik dari 65,43% di tahun sebelumnya. Angka tersebut mencerminkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

“Secara nasional indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan, terutama di sektor keuangan konvensional,” ujar Tatang dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/5).

Inklusi Keuangan Sentuh 80 Persen, Konvensional Dominan

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan nasional juga mengalami kenaikan, dari 75,02% pada 2024 menjadi 80,51% di 2025. Inklusi keuangan konvensional mendominasi dengan angka 79,71%, naik dari 73,55% pada tahun sebelumnya.

Namun, di sisi lain, sektor keuangan syariah masih mencatat inklusi yang relatif rendah. Pada 2025, inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 13,41%, naik tipis dari 12,88% pada tahun sebelumnya. Gap ini dinilai cukup besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

“Jarak antara konvensional dan syariah masih cukup jauh, dan ini menunjukkan perlunya strategi khusus dalam mendorong inklusi keuangan syariah,” jelas Tatang.

Survei Nasional Jangkau 34 Provinsi

SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden dengan tingkat respons mencapai 99,56%. Responden terdiri dari warga berusia 15–79 tahun yang diambil dari anggota rumah tangga di seluruh Indonesia.

Sebaran survei mencakup 34 provinsi dan 120 kabupaten/kota, termasuk 8 wilayah kantor regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dilakukan melalui metode blok sensus dengan 9 titik pengambilan sampel di tiap kabupaten/kota.

Kebutuhan Edukasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Peningkatan angka literasi dan inklusi ini menjadi sinyal positif atas berbagai upaya edukasi dan perluasan akses keuangan yang dilakukan pemerintah dan lembaga keuangan. Namun demikian, rendahnya tingkat inklusi dan literasi di sektor syariah menunjukkan bahwa edukasi yang lebih masif dan strategi inklusi yang lebih tersegmentasi masih dibutuhkan.

Kebijakan ke depan diharapkan dapat memperkuat ekosistem inklusi keuangan secara merata, tidak hanya di sektor konvensional, tetapi juga dalam pengembangan keuangan syariah yang berkelanjutan.

***

ALP/NS