LINK UMKM -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil survei yang dapat mencerminkan keadaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menjelaskan bahwa survei tersebut akan mengukur lima aspek penting dalam pemahaman masyarakat terhadap keuangan: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, serta perilaku masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Friderica menyatakan bahwa hasil dari survei ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas program edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Friderica juga menekankan pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengutip hasil studi OECD yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi berkaitan positif dengan kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai keuangan, tetapi juga menggunakan produk keuangan dengan bijak.

Dalam kesempatan yang sama, Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama dengan OJK dalam pelaksanaan survei ini. Ia berharap hasil dari SNLIK 2025 dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Amalia juga menambahkan bahwa tujuan utama dari “witnessing” yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa pendataan survei dilakukan dengan cara yang benar dan akurat oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL).

Proses pendataan SNLIK 2025, yang berlangsung dari 22 Januari hingga 11 Februari 2024, melibatkan 375 PPL dan 121 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang menyebar di 34 provinsi, mencakup 120 kabupaten/kota. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2024, yang nantinya dapat digunakan untuk menilai pencapaian target inklusi keuangan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.

Dengan hasil survei ini, OJK berharap dapat meningkatkan program literasi dan inklusi keuangan yang lebih masif, yang salah satunya dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Langkah ini sejalan dengan upaya OJK untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan terlindungi dalam aspek keuangan.

***

ALP/NS