LINK UMKM -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Temuan ini didasarkan pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam survei tersebut, OJK mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah masih sekitar 12,88% pada tahun 2024.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa banyak masyarakat yang masih belum memahami dengan baik sistem keuangan syariah. Bahkan, saat diwawancarai mengenai literasi keuangan syariah, kebanyakan orang tidak bisa menjawab dengan lancar jika dibandingkan dengan topik mengenai perbankan umum.

Friderica memberikan contoh dari hasil survei yang dilakukannya di Yogyakarta dan Jakarta Timur, di mana banyak masyarakat yang masih bingung ketika ditanya mengenai produk keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sangat terbatas, meskipun banyak orang yang sebenarnya tertarik untuk mengakses layanan tersebut.

Friderica juga menyampaikan bahwa rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah ini menjadi tantangan besar bagi industri perbankan syariah. Meskipun banyak masyarakat yang ingin menjadi nasabah bank syariah, mereka sering kali kesulitan memahami konsep dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, OJK mengajak pelaku industri perbankan syariah untuk lebih aktif dalam mendekati dan memberi edukasi kepada masyarakat.

Menurut Friderica, perbankan syariah perlu "jemput bola" dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat. Ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor jasa keuangan syariah. Di sisi lain, Friderica berharap bahwa dengan upaya bersama, literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih baik.

***

ALP/NS