LINK UMKM -  Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki lebih dari 60 juta UMKM, yang 98% di antaranya adalah usaha mikro, namun pertumbuhan sektor ini masih mengalami stagnasi. Menurut Maman, hal ini disebabkan oleh dua isu utama yang harus segera diatasi.

Pertama, Maman menyebutkan bahwa Indonesia terlambat dalam membangun industri dasar yang dapat mendukung UMKM. Kedua, adanya masalah konektivitas antara UMKM dengan industri besar, yang menyebabkan terputusnya rantai pasok. Maman menegaskan bahwa banyak pihak yang masih melihat UMKM hanya dari sisi sosial, bukan sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Meski banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang memberikan dukungan kepada UMKM, Maman menilai bahwa bantuan tersebut masih terbatas pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan pada tanggung jawab bisnis yang lebih strategis (CBR). Dia menekankan pentingnya UMKM digandeng oleh perusahaan besar dalam kerangka bisnis, bukan hanya sebagai bagian dari inisiatif sosial.

Lebih lanjut, Maman menyebutkan bahwa langkah-langkah positif sudah mulai terlihat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa 40% dari proyek-proyek pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten harus melibatkan UMKM. 

Sebagai bagian dari komitmen Kementerian UMKM, Maman menegaskan perlunya membentuk holding UMKM untuk menghubungkan para pengusaha kecil dengan rantai pasok industri besar. Hal ini, menurutnya, hanya bisa tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara kementerian/lembaga serta sektor swasta, untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dan memperluas cakupan usahanya.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid antara UMKM dan perusahaan besar, Maman berharap bisa mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia dan memperkuat perekonomian nasional.

***

NS/ALP