LINK UMKM -  Dalam rangka mempercepat perkembangan UMKM di sektor pangan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berupaya mendorong nasabah yang bergerak di bidang pangan untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing UMKM pangan di pasar, baik domestik maupun internasional.

Badan POM telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM pangan melalui pendaftaran online dan berbagai fasilitas pendampingan, termasuk proses registrasi dan coaching clinic. Dengan adanya program ini, diharapkan proses sertifikasi produk pangan bagi nasabah PNM Mekaar dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, memberikan apresiasi terhadap kolaborasi ini. Ia menyampaikan bahwa PNM selalu mendukung kebijakan Menteri BUMN yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM, serta Asta Cita Presiden yang menekankan pada penguatan ekonomi desa dan masyarakat akar rumput. Menurut Arief, sertifikasi BPOM sangat penting bagi UMKM karena dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal.

Melalui kerja sama dengan Badan POM, PNM berharap semakin banyak UMKM pangan yang mendapatkan sertifikasi BPOM. Dengan demikian, ekosistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan dapat terbentuk. Selain itu, Arief juga menegaskan bahwa sertifikasi BPOM diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor ini.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa langkah ini berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, yang sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi ini juga mendukung arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Asta Cita Presiden untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Diharapkan, dengan memperkuat UMKM, khususnya di sektor pangan, Indonesia dapat mewujudkan perekonomian yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

***

NS/ALP