LINK UMKM -  Pemerintah Indonesia tengah merencanakan pembentukan Holding UMKM pada tahun 2025 yang akan fokus pada 10 sektor strategis. Rencana ini diharapkan dapat melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan diintegrasikan dalam satu ekosistem besar. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta memperkuat rantai pasok industri yang lebih efisien dan produktif.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian mendalam untuk menentukan sektor-sektor mana saja yang akan diprioritaskan dalam Holding UMKM ini. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang solid dengan mengkonsolidasikan pelaku UMKM di berbagai sektor untuk bekerja bersama dalam satu jaringan yang saling mendukung. Dengan demikian, rantai pasok akan lebih terorganisir dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas.

Pemerintah Indonesia mengambil inspirasi dari negara-negara besar seperti India, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, yang berhasil mengembangkan sektor UMKM mereka melalui pembentukan holding serupa. Negara-negara tersebut terbukti berhasil memanfaatkan UMKM untuk berperan besar dalam perekonomian nasional. Dalam hal ini, Holding UMKM Indonesia diharapkan bisa menambah nilai dan mempercepat pertumbuhan sektor UMKM di tanah air.

Menurut Maman, melalui Holding UMKM, pelaku UMKM dapat lebih mudah terlibat dalam rantai pasok industri besar yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan akses yang lebih mudah ke industri besar, UMKM dapat meningkatkan volume produksi, memperbaiki kualitas produk, dan akhirnya meningkatkan pendapatan mereka.

Selain itu, Holding UMKM juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara UMKM dan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengusaha, dan organisasi bisnis seperti Apindo. Maman menjelaskan bahwa kolaborasi ini penting untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global. Pemerintah juga berharap adanya kemitraan yang lebih erat antara sektor swasta dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan kelancaran program ini.

Sebagai bagian dari rencana ini, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pembentukan lembaga pembiayaan khusus untuk UMKM. Lembaga ini dirancang untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap pendanaan yang lebih terjangkau dan efisien. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembentukan Badan Layanan Umum pembiayaan pemerintah yang juga melibatkan sektor swasta. Lembaga ini diharapkan dapat mengadopsi sistem business-to-business yang lebih fleksibel dan ramah bagi UMKM, sehingga mereka bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Dengan pembentukan Holding UMKM dan lembaga pembiayaan khusus ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih maju, memperkuat daya saing produk lokal, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

***

NS/ALP