LINK UMKM - Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menilai, dalam mengurangi kemiskinan yang ekstrem di Indonesia salah satunya adalah dengan cara menambah UMKM, sekaligus mendorong UMKM sebelumnya untuk naik kelas.

Demkianlah yang disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bambang Brodjonegoro, dalam B20 Indonesia Digital economy to support SDGs, di Nusa Dua Bali.

"Kadin dalam hal ini punya keinginan untuk bersinergi dan bekerjasama dengan Pemerintah. Nanti apapun program yang kami kembangkan terkait UMKM intinya adalah membantu Pemerintah. Kita tahu pemerintah pasti memiliki keterbatasan," kata Bambang.

Diketahui bersama, pelaku UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 65 juta dan tersebar diseluruh Indoensia. Baik Pemerintah pusat maupun daerah masih ada celah kemungkinan tidak bisa membantu semua UMKM di tanah air, karena jumlahnya yang banyak.

Oleh karena itulah, KADIN hadir ingin melengkapi apa yang dianggap masih kurang. Karena tujuan utama dalam kegiatan kali ini adalah membantu Pemerintah kurangi kemiskinan.

KADIN berperan ikut serta dalam program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

"Pertama kami akan terlibat dalam pengurangan penghapusan kemiskinan ekstrem, karena pemerintah telah menargetkan 2024 kemiskinan ekstrim di Indonesia harus nol," katanya.

Bambang menjelaskan, kemiskinan ekstrim ini adalah kelompok masyarakat yang hidup 80 persen di bawah garis kemiskinan. Paling tidak, KADIN berkomitmen ingin mengurangi garis kemiskinan ektrem tersebut.

"Kita akan kombinasikan program UMKM dengan penanganan stunting. Kita akan melibatkan badan usaha yang merupakan anggota Kadin untuk mengatasi stunting di daerah masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa kelompok yang dikategorikan keluar dari garis kemiskinan, kemungkinan mereka masih kembali menjadi miskin. Karena mereka itu rentan, apalagi dipengaruhi oleh bencana alam seperti gagal panen, pandemi covid-19, dan bencana lainnya.

Untuk menangani hal tersebut, artinya kelompok miskin ini harus memiliki pemasukan dengan berusaha atau bekerja. Namun, untuk berusaha ada tahapannya, tidak langsung menjadi usaha besar.

"Agar orang itu keluar dari kemiskinan. Maka harus mendapatkan sumber income agar mereka bisa terus di atas garis kemiskinan. Pilihannya ada dua, bekerja atau berusaha. Kalau berusaha tentunya tidak langsung menjadi usaha besar, tapi dari usaha rumahan, naik ke kecil, menengah dan diharapkan jadi usaha besar," ujarnya.

Maka dari itu KADIN berkomitmen untuk menciptakan UMKM baru. Selain menambah jumlah UMKM, KADIN juga mendorong UMKM itu bisa naik kelas. Karena, UMKM merupakan harapan fundamental dari enterpreneurship Indonesia.

"Pertanyaannya bagaimana supaya dia naik kelas. Kami coba pendekatan dengan pemerintah. Dalam konteks digitalisasi yang harus dipahami digitalisasi itu seperti apa, karena banyak yang menganggap kalau UMKM sudah masuk marketplace dianggap sudah digital, padahal itu prosesnya hanya jual beli," ujarnya.

Tak kalah penting adalah bagaimana sisi produksi UMKM bisa kuat dan mampu. Sebab, jika UMKM dipaksakan masuk marketplace, tapi mereka tidak berhasil menjaga konsistensi produk dan pelayanan, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, artinya UMKM tersebut belum siap.

"Kita ingin digitalisasi dari segala aspek kehidupan UMKM baik dari sisi produksi dan manajemennya. Karena kita tidak bisa berharap mereka meng-hire akuntan, mau tidak mau mereka harus dibantu karena mereka statusnya masih mikro, yaitu dibantu dengan aplikasi untuk mengatur manajemen keuangan sederhana, sehingga dia tahu bagaimana kondisi keuangannya, kemudian bagaimana memanage inventaris, dan lainnya, kita ingin digitalisasi UMKM itu seperti itu," pungkasnya. ***